Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rabu 7 Juli 2021

  • Bagikan

1. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro sangat berdampak bagi dunia usaha, salah satunya risiko pemutusan hubungan kerja/PHK bagi karyawan, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mendorong pelaku dunia usaha agar tidak ada PHK atau pemecatan karyawan selama masa PPKM Darurat, dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku usaha atau perusahaan untuk dapat mempertahankan karyawan-karyawannya.

B. Meminta pemerintah memberikan subsidi upah bagi pekerja terdampak PPKM darurat, disamping tetap memberikan bantuan bagi pekerja yang berpenghasilan dibawah lima juta rupiah, dan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

C. Meminta pemerintah memberikan arahan yang jelas kepada aparat yang bertugas di lapangan, bahwa PPKM Mikro merupakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dapat berpotensi menyebabkan meningkatnya kluster penularan covid-19, bukan pembatasan masyarakat untuk dapat mencari nafkah untuk bertahan hidup, sebab itu pemberian sanksi tegas yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar agar dilakukan sesuai aturan dan bukan merusak barang atau menghalangi pelaku usaha untuk tetap melakukan usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan.

D. Meminta pemerintah berkomitmen menyiapkan sejumlah dana untuk melakukan upaya yang dapat mencegah terjadinya PHK, seperti menggencarkan program Bantuan Subsidi Upah/BSU dan realokasi anggaran yang tepat untuk penanganan pandemi.

2. Adanya alternatif tes Covid-19 dengan menggunakan metode gargle atau metode kumur di rongga tenggorokan, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah menyampaikan kepada masyarakat bahwa metode gargle dapat dipergunakan dan tidak berbahaya, mengingat metode tersebut juga dipakai oleh sebagian masyarakat ketika membersihkan gigi, dan metode ini juga dapat digunakan bagi masyarakat yang sulit untuk melakukan tes usap pada hidung dikarenakan tersumbatnya hidung, sehingga dapat menghambat proses dilakukannya tes usap.

B. Meminta pemerintah bekerja sama dengan para ahli terutama dokter telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai keakuratan dan sensitivitas hasil tes dengan menggunakan metode tersebut, serta menjelaskan cara menggunakan metode gargle, sehingga dengan metode tersebut dapat efektif mencegah penyebaran dan perkembangan covid-19, dan memberikan petunjuk saat melakukan metode gargle.

C. Meminta pemerintah memastikan bahwa tes Covid-19 tersebut tetap harus dilakukan dibawah pengawasan medis dan memastikan alat tidak diperjualbelikan secara bebas.

3. Dalam kajian KPK menemukan masih adanya persoalan utama dalam penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) yakni terkait akurasi data penerima bantuan. Hal tersebut juga meliputi, kualitas data penerima bantuan, transparansi data, ataupun pemutakhiran data, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk terus berupaya melakukan sejumlah langkah perbaikan data penerima bantuan bansos, sehingga dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan kualitas data penerima bansos semakin baik dan bansos disampaikan tepat sasaran.

B. Meminta pemerintah pusat untuk terus membangun koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, sehingga akurasi data, kualitas data dan transparansi data penerima bantuan bansos dapat dipertanggung jawabkan.

C. Meminta pemerintah untuk memverifikasi data penerima bansos, serta menyampaikan sosialisasi yang baik terkait bansos kepada para penerima bansos, disamping memperketat pengawasan dalam penyaluran bansos guna meminimalisasi potensi terjadinya pungli, kutipan atau pemotongan pada saat penyalurannya. Mengingat, dalam laporan yang disampaikan ICW masih kerap menemukan persoalan data penerima yang berhak justru tak mendapat bantuan pada penyaluran bansos tahun 2020.

D. Meminta komitmen pemerintah dan aparat petugas untuk terus melakukan upaya-upaya antisipasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran bansos, sekaligus melakukan evaluasi penggunaan dana bansos pada setiap penyalurannya.

Terima kasih.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *