Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 21 Juni 2021

  • Bagikan

1. Kapasitas fasilitas kesehatan (faskes) untuk penanganan kasus positif Covid-19 terus menipis seiring lonjakan kasus belakangan. Kekurangan tenaga kesehatan (nakes) juga memicu daerah melakukan rekrutmen darurat, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk terus berupaya melakukan cek dan ricek terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit rujukan, dengan mengantisipasi sekaligus mencegah kolaps nya layanan kesehatan akibat angka kasus Covid-19 yang terus naik secara signifikan, dengan mengupayakan penambahan faskes darurat Covid-19 serta memperkuat SDM di rumah sakit atau menambah tenaga relawan medis yang dikhususkan ke daerah dengan lonjakan penularan Covid-19 yang tinggi.

B. Meminta pemerintah untuk mendorong setiap RS rujukan Covid-19 agar pimpinan RS dalam melakukan penambahan kapasitas BOR, tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya medis dan kelengkapan medis lainnya seperti suplai oksigen. Mengingat, banyaknya RS yang menambah kapasitas BOR namun tidak memperhatikan hal-hal penting tersebut.

C. Meminta pemerintah segera mengambil tindakan/kebijakan dengan mempertimbangkan opsi lockdown regional di tengah situasi pandemi Covid-19 yang terus mengalami lonjakan, mengingat lockdown regional per pulau dinilai merupakan opsi paling riil yang bisa memutus rantai penularan Covid-19.

D. Meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh daerah sebagai alarm darurat atau peringatan bahwa penyebaran Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan. Sehingga diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, serta mengikuti dan mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas diluar rumah sementara waktu guna mencegah penularan Covid-19.

2. Indonesia kembali menerima kedatangan 10 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac pada Ahad (20/6), respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah untuk mengevaluasi stok vaksin yang tersedia maupun kebutuhan akan vaksin di tanah air, agar pemerintah dapat bernegosiasi dengan negara yang memproduksi vaksin untuk mengupayakan dan mengamankan stok vaksin Covid-19, baik dengan pendekatan bilateral, multilateral, maupun pengembangan dari dalam negeri.

B. Meminta komitmen pemerintah untuk terus melakukan upaya-upaya percepatan dan penguatan dalam upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19, khususnya ditengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

C. Meminta distribusi vaksin ke berbagai daerah dapat terus dilakukan sesuai kebutuhan daerah, dengan begitu percepatan program vaksinasi dapat terus berjalan agar dapat tercapai kekebalan komunitas (herd immunity).

D. Meminta masyarakat, khususnya yang belum mengikuti vaksinasi Covid-19 agar segera mendaftar diri dan memanfaatkan layanan kesehatan gratis yakni vaksinasi Covid-19 dari pemerintah, sebagai upaya membentuk herd immunity terhadap penularan virus Covid-19.

3. Hingga saat ini belum ada kebijakan yang cukup kuat dari pemerintah dalam menangani pandemi, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas dalam memutuskan salah satu sektor yang akan dijadikan prioritas, seperti penanganan ekonomi atau penanganan kesehatan, dikarenakan harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making untuk dapat benar-benar memutus mata rantai covid-19.

B. Meminta pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar/PSBB nasional yang mengatur secara nasional mengenai pembatasan kegiatan aparatur negara di tempat kerja, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pemberlakuan pembatasan kegiatan operasional restoran dan pusat perbelanjaan, kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya.

C. Meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. MPR berpendapat kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah, sehingga ketika sektor kesehatan berangsur-angsur pulih, ekonomi nasional juga dapat kembali dipulihkan.

D. Meminta pemerintah mampu menentukan prioritas dalam mengatasi darurat Covid-19, mengingat saat ini pemerintah perlu mengambil upaya ekstra selain kebijakan-kebijakan yang sudah pernah diterapkan terlebih dahulu.

Terima kasih.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *