Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa 25 Mei 2021

  • Bagikan

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  (BKN) mengungkapkan pada 2014 pihaknya menemukan sebanyak 97 ribu database Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta BKN bersama Kepolisian  untuk melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut, dan memberikan penjelasan kronologis kasus temuan database PNS yang tidak jelas tersebut, mengingat database yang diungkapkan sudah terjadi pada tahun 2014 silam dan berdampak timbulnya polemik di kalangan masyarakat.

B. Meminta BKN untuk melakukan evaluasi sistem database secara berkala, dan melakukan inovasi guna mencegah berulangnya kejadian serupa.

C. Meminta BKN untuk terus berinovasi dalam melakukan pemutakhiran data ASN (PNS, PPPK) dan PPT Non-ASN, agar data yang ada pun valid dan menjadi lebih akurat.

D. Meminta komitmen BKN untuk terus mengelola dan menjaga kerahasiaan data, disamping terus mengingatkan ASN (PNS, PPPK) dan PPT Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran data serta riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT Non-ASN.

2. Kepolisian daerah tetap akan melakukan penyekatan arus balik meskipun kebijakan pengetatan perjalanan telah berakhir pada Senin (24/5), respon Ketua MPR RI:

A. Mendukung langkah dan sikap Kepolisian daerah yang memperpanjang masa penyekatan, guna mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19 usai libur Idul Fitri 1442 H. Mengingat, upaya antisipasi dan pengawasan terhadap warga yang baru kembali dari kampung halaman harus terus dilakukan agar kasus Covid-19 di DKI Jakarta dan wilayah penyangga lainnya dapat terkendali.

B. Meminta pemerintah dan aparat untuk menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai perpanjangan masa penyekatan kendaraan tersebut yang akan berlaku hingga tanggal 31 Mei, agar masyarakat tahu situasi dan aturan yang berlaku.

C. Meminta pemerintah daerah untuk turut mendukung upaya pemerintah pusat dan bersinergi dengan aparat, dengan melakukan pengetatan di tingkat mikro yakni RT/RW dan Kelurahan, serta diharapkan masyarakat yang melakukan mudik atau pendatang baru untuk mematuhi aturan wajib tes usap dan karantina disamping melapor ke ketua RT dan RW setempat untuk dilakukan pendataan serta pengawasan proses karantina warganya yang terpapar.

3. Klaster baru penularan covid-19 di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek mulai bermunculan pasca Lebaran 2021 akibat dilakukannya mudik atau acara halal bihalal, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah disamping menggencarkan upaya testing dan tracing di pemukiman maupun di perkantoran, juga meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, dikarenakan saat ini masyarakat yang telah melakukan mudik dan halal bihalal beberapa waktu lalu, kembali melakukan aktivitasnya.

B. Meminta pemerintah menjadikan angka kenaikan covid-19 yang diakibatkan oleh libur lebaran kemarin, sebagai upaya peningkatan kemampuan penanganan terhadap mereka yang terpapar Covid-19, disamping mengetahui efektivitas kebijakan larangan mudik tersebut terhadap perkembangan jumlah kasus covid-19.

C. Meminta pemerintah bersama aparat menjelaskan kepada masyarakat terkait masih banyaknya masyarakat yang lolos melakukan mudik, di tengah kebijakan pelarangan dan pengetatan mudik yang dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu. MPR berharap, selain sanksi yang telah diberikan kepada masyarakat, aparat keamanan juga mengevaluasi aparat yang bertugas di lapangan kemarin, agar apabila ada momentum libur panjang lagi, aparat dapat lebih sigap menyikapi pengetatan atau pengaturan perjalanan.

D. Meminta pemerintah memberikan kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan covid-19, dari mulai ruang isolasi, obat-obatan, dokter, perawat, dan perlengkapan kesehatan terkait covid-19 yang dibutuhkan, sebagai bentuk persiapan rumah sakit menghadapi lonjakan pasien covid-19.

E. Meminta masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan/prokes yang berlaku, guna mencegah penyebarluasan virus, dan masyarakat juga harus mematuhi seluruh kebijakan pemerintah yang ditetapkan berkaitan dengan penanganan Covid-19.

4. Wacana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf melakukan program Work From Bali/WFB sebagai pertolongan pertama untuk sektor pariwisata Bali, respon Ketua MPR RI:

A. Mendukung, namun Meminta pemerintah benar-benar mengkaji dan mempersiapkan pelaksanaan wacana tersebut, khususnya dalam diwajibkannya bagi aparatur sipil negara/ASN di tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebanyak 25 persen untuk bekerja dari bali atau WFB.

B. Meminta agar kesiapan sarana, prasarana, transportasi, hingga akomodasi sudah disiapkan secara maksimal agar ASN yang mendapatkan penugasan WFB tetap dapat bekerja secara maksimal.

C. Meminta pemerintah menjelaskan roadmap kerja WFB, termasuk maksud dan tujuannya, agar dapat diketahui bagaimana WFB dapat berpengaruh terhadap peningkatan dan perkembangan pariwisata daerah, khususnya Bali.

D. Meminta pemerintah memperhatikan dan melakukan penilaian terhadap efektivitas kinerja apabila WFB diterapkan dan pengaturan kinerjanya, dikarenakan seluruh pemerintahan pusat masih berada di ibukota, untuk itu penting dilakukan tata kelola koordinasi dan pengaturan anggaran yang tepat.

Terima kasih.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *